Endang Sukara
Ternak Sapi Menggunakan Iptek
Edisi 802 | 05 Aug 2011
Perbincangan kita akan bersentuhan dengan perayaan Lebaran mendatang khususnya ketersediaan daging sapi di hari Lebaran. Kita tahu polemik tentang Australia yang menghentikan pengiriman sapi ke Indonesia dengan alasan Indonesia tidak memiliki alat pemotongan hewan yang memperhatikan kebersihan dan standar yang benar untuk pemotongan hewan. Kita akan membicarakannya dengan Prof. Dr. Endang Sukara, Wakil Kepala LIPI.
Menurut Endang Sukara, saat Australia menghentikan ekspor sapi ke Indonesia seharusnya Indonesia bangkit dari kejadian ini karena mempunyai lahan yang luas dan kesempatan untuk mengembangkan industri peternakan sapi terbuka sangat lebar. Dulu di Nusa Tenggara Timur (NTT), kita pernah sangat berjaya dengan kualitas sapi yang sangat bagus karena memang kualitas rumputnya baik kalau kita bandingkan dengan Australia. Kalau kita mau urus itu maka hasilnya akan jauh lebih baik. Hanya karena kita tidak merawatnya dengan baik sehingga kita ketinggalan.
Endang Sukara mengatakan kita punya akumulasi ilmu pengetahuan yang luar biasa dan seharusnya mengambil ilmu pengetahuan tersebut untuk didampingkan dengan kekayaan kita yaitu letak geografis dan keadaan tanah vulkanik yang subur. Kita juga mempunyai kekayaan lain yaitu keragaman hayati baik di darat dan di laut maupun keragaman budaya. Dalam hal ini kita harus menggunakan pendekatan diagonal. Jadi setiap kementerian sektor, universitas, lembaga riset terbaik yang memiliki kompetensi mendedikasikan kemampuannya untuk perkembangan bangsa ini. Misalnya untuk pangan, seharusnya hal itu dibicarakan di sidang kabinet dengan menggunakan pendekatan diagonal. Artinya, hasil dari kemampuan kementerian sektor, kemampuan universitas menunjang di sana.
Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dan Endang Sukara.
Saya baru mengetahui bahwa kita hanya memiliki sekitar 11% Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang bersertifikat halal. Bagaimana respon Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang kondisi RPH tersebut?
Dari informasi yang kami peroleh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI), dari jumlah 900 RPH yang ada di Indonesia hanya 11% memiliki sertifikat halal. Padahal kita negara muslim terbesar di dunia sehingga seharusnya memperhatikan hal ini. Saya agak malu juga karena pusat halal yang sangat powerful di dunia ada di Thailand yang dipimpin oleh cucu K.H. Achmad Dahlan. Dia sepertinya orang Indonesia tetapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Kita harus mawas diri karena konsumen kita sebagian besar muslim. Kalau hewan dipotong sesuai aturan yang baik, misalnya bersertifikat halal, tentu dagingnya juga akan menjadi baik.
Beberapa waktu lalu, Australia mensinyalir ada beberapa RPH yang tidak mempunyai nomor kontrol veteriner. Itu suatu persyaratan khusus di semua RPH bahwa setiap sapi yang akan dipotong harus mempunyai nomor tersebut. Ini untuk menunjukkan sapi tersebut bebas penyakit, dan sapi boleh dipotong dengan harapan penyakit yang bisa menular akibat dari mengkonsumsi daging sapi berpenyakit tidak terjadi. Saat Australia menghentikan ekspor sapi ke Indonesia, seharusnya Indonesia bangkit dari kejadian ini karena mempunyai lahan yang luas dan kesempatan untuk mengembangkan industri peternakan sapi terbuka sangat lebar.
Dulu di Indonesia Timur, yaitu di Nusa Tenggara Timur (NTT), kita pernah sangat berjaya dengan kualitas sapi yang sangat bagus karena memang kualitas rumputnya baik kalau kita bandingkan dengan Australia. Kalau kita mau urus itu maka hasilnya akan jauh lebih baik. Hanya karena kita tidak merawatnya dengan baik sehingga kita ketinggalan. Pada waktu zaman Belanda, Indonesia merdeka dan sampai sekarang, sapi NTT yang diambil ke Jawa adalah sapi pilihan dan yang baik, sehingga yang sekarang tertinggal di NTT hanya sapi yang kecil. Nah kita harus bangkit untuk mengembangkan kembali usaha-usaha peternakan sapi termasuk memperbaiki kualitas genetik dan juga memperbanyak populasi sapi.
Apa solusi dari LIPI?
Kita memiliki beberapa pakar khususnya di pusat penelitian bioteknologi yang banyak menimba ilmu tentang peternakan sapi. Kita ingin mengembangkan peternakan sapi modern. Kemudian kita mencari partner dan melalui proses perjalanan hampir 15 tahun akhirnya kita memilih Spanyol sebagai mitra dari sisi teknologi peternakan sapi. Sedangkan untuk bidang processing kulitnya adalah Italia. Kita belajar dari mereka.
Kita membuat daftar mengenai apa saja ilmu pengetahuan yang harus kita timba. Dari mulai proses produksi sperma beku untuk memilih benih menjadi jantan dan betina. Juga mengenai cara melakukan inseminasi buatan dengan baik, mengolah pakan dan mengawetkan pakan. Itu termasuk dari sisi processingnya, RPH dan juga pengolahan susu menjadi yoghurt, keju, es krim. Semua itu akan disebar ke seluruh masyarakat Indonesia. Dengan bantuan Spanyol, disamping mendapatkan peralatan laboratorium yang serba canggih, kita juga mempunyai model untuk RPH dan pengolahan susu. Saya berkeinginan dan mempunyai cita-cita bahwa laboratorium yang handal tersebut bisa menjadi daya magnet bagi para ilmuwan, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kalau mau mempelajari peternakan sapi tropis datang ke laboratorium di Cibinong Science Center, LIPI.
Di situ saya ingin setiap tahun ada ilmu pengetahuan baru yang muncul tentang peternakan modern, dan setiap tahun ada hak kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil-hasil penelitian tersebut akan diterjemahkan ke pilot plant yang kita punya, yaitu ke model-model RPH atau pengolahan susu. Jadi, sebenarnya fasilitas yang kita miliki ini akan dijadikan sebagai "bidan" untuk melahirkan banyak usaha kecil dan menengah (UKM) baru yang benar.
Apakah kerja sama dengan Spanyol itu sudah dilakukan lama? Apa yang telah dihasilkan selama ini?
Saya ingin meluruskan dahulu, negosiasi kerja sama sudah berlangsung lama lebih dari 15 tahun dan baru terealisasi pada tahun ini. Itu karena pihak-pihak di pemerintahan, khususnya Kementerian Keuangan Indonesia setuju terhadap kerja sama ini. Negosiasinya lama sekali karena kita harus bisa meyakinkan pentingnya kerja sama itu. Bantuan dari Spanyol bersifat pinjaman lunak, tapi saya menilai itu sangat berharga kalau dihubungkan ke pembangunan dan peningkatan kemampuan masyarakat.
Berapa nilai pinjaman lunak tersebut?
Sekitar 14,6 juta Euro. Semua didedikasikan untuk membeli peralatan yang bagus, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang.
Bagaimana kaitannya dengan upaya melahirkan UKM-UKM baru?
Waktu itu saya pernah melirik sosok peternakan sapi di Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Saya kenal baik dengan H. Sudana, Ketua Koperasi Susu Perah di sana. Saya melihat setiap hari di sana menghasilkan 400.000 liter susu sapi. Susu tidak bisa dibendung, harus diproduksi. Padahal produktifitasnya paling hebat hanya 8 liter/sapi/hari. Namun dengan teknologi yang ada bisa membuat produktifitasnya sampai 15 liter. Jadi sebetulnya begitu banyak peningkatan produktifitas yang didapat kalau masyarakat di sana betul-betul mengikuti program kita dan didukung oleh pemerintah.
Yang jadi menarik lagi, H. Sudana mengangkut susu sapi itu dengan mobil berpendingin ke Jakarta, dan dijual ke pabrik pengolahan susu di Jakarta dengan harga yang sangat murah. Katakanlah hanya Rp 1.500 per liter.
Tapi kalau itu dijadikan susu yang dipasteurisasi maka satu liter susu bisa menjadi lima cup. Harga satu cup bisa Rp 2.000. Jika dihubungkan dengan program kesehatan anak-anak sekolah, maka setiap minggu mereka bisa minum susu dua kali misalnya. Kalau melihat ke situ barangkali kita bisa mendapatkan marjin keuntungan Rp 10.000 dari satu liter. Jadi pendapatan masyarakat di Garut akan bertambah. Belum lagi produktifitas susu sapinya meningkat menjadi dua kali lipat.
Nilai pinjaman itu akan menjadi sangat kecil asalkan ditopang oleh pemerintah daerah dan masyarakat ikut bergabung dengan kita. Bahkan banyak rantai ekonomi yang bisa dikembangkan. Bagi orang yang hanya menanam rumput untuk dipanen dan dijadikan pakan, maka dia bisa menjual rumputnya. Juga bisa membantu orang yang hanya mengolah dari kotoran sapi untuk dijadikan kompos. Jadi, membuka peluang kerja.
Apa yang sedang dikembangkan sekarang?
Sekarang saya sedang melakukan percobaan mengenai peternakan sapi untuk menghasilkan listrik. Dengan dua ekor sapi, kita mampu menghasilkan 1.000 watt listrik untuk tujuh jam, dan menghasilkan listrik dua jam untuk dipakai memasak secara terus menerus. Dari situ bisa dihasilkan juga pupuk organik yang sangat potensial. Itu sudah dikembangkan di beberapa lokasi di Jambi dan Lampung. Tapi ini hanya model dan model ini harus dibungkus dengan kebijakan nasional atau peraturan pemerintah daerah. Misalnya, peraturan mengenai orang yang memelihara sapi dilarang membuang kotorannya ke sungai, tapi harus dijadikan listrik dan untuk memasak.
Jadi, ini berdampak sangat luas karena rantai ekonominya akan sangat panjang, dan masyarakat akan mendapat keuntungan dari situ. Mengapa kita harus mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sampai berdarah-darah, padahal di Indonesia hanya dengan modal yang sangat sederhana ditambah kemauan yang tinggi, tanah vulkanik yang subur dan cahaya matahari yang berlimpah bisa meningkatkan peluang kerja. Jadi, kita seharusnya berbasis saja ke sektor ini yang barangkali bisa membuat perekonomian bisa berkembang dengan baik.
Kita rasanya menjadi optimis mendengar paparan Anda, bahwa sebetulnya kita memiliki hal yang sangat luar biasa, dan kita jarang sekali mendengar cerita semacam ini. Apakah yang Anda paparkan tadi memang sudah berlangsung di beberapa tempat, sehingga kesejahteraan petani susu juga meningkat?
Percobaan itu dilakukan dengan program ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) masuk desa. Dulu program itu pernah dipertanyakan banyak orang. Iptek memang harus proven dulu, harus melalui penelitian kajian yang sangat mendalam. Biarlah hal yang sulit itu dilakukan di laboratorium, tapi kalau sudah diaplikasikan ke masyarakat maka itu harus sangat mudah sehingga masyarakat mudah menerimanya juga.
Saya waktu itu pernah jalan-jalan dengan Taufik Abdullah (Kepala LIPI waktu itu) ke Bengkulu. Saya melihat sosok peternak yang menggemukkan sapi. Lalu kita ajari cara membuat pakan ternak yaitu jangan mengambil dari alam atau mulung rumput. Tapi kita mengajari dengan menanam rumput, mengolah limbahnya. Hasilnya, dia bisa meningkatkan produksi susu lebih cepat dari semula.
Pada waktu kita datang ke sana lagi, ada seorang yang mendatangi Taufik Abdullah dengan matanya berkaca-kaca dan haru. Itu karena dia dengan memiliki 10 ekor sapi bisa menjual tiga ekor sapi dalam setahun, cukup untuk hidup dan bisa menyekolahkan anak. Kalau diajari dengan keikhlasan yang tulus, petani yang tidak punya pendidikan tinggi bisa meningkatkan kehidupannya. Saya pikir harus ada perubahan sikap. Saya tidak menginginkan kita menjual lahan vulkanik yang sangat subur ditambah sinar matahari bagus yang kita miliki ini untuk dieksploitasi bangsa lain. Masa kita sendiri hanya akan mendapatkan upah buruh yang murah. Seharusnya kita sendiri yang mengelola alam ini, dan jangan sampai ada yang ke luar kecuali kita yang proses. Itu berarti menciptakan mata rantai ekonomi yang panjang.
Apa hambatan yang ada dalam mengimplementasikan semua itu karena rasanya kalau melihat yang Anda paparkan kita semua optimis bahwa kita memiliki hal luar biasa yang harus diperjuangkan?
Saya membaca buku-buku sejarah dan terlihat bahwa ilmu pengetahuan seharusnya menjadi soko guru. Ilmu pengetahuan yang dilandasi etika kuat seharusnya menjadi solusi bagi banyak permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Pada 1959 Bung Karno melakukan Pidato Kenegaraan di Cibinong, Jawa Barat memperingati hari Kebangkitan Nasional. Dia mendedikasikan lahan seluas 190 hektar kepada Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia pada waktu itu. "Jadikanlah ini basis ilmu pengetahuan, dan jadikanlah ilmu pengetahuan sebagai soko guru pembangunan semesta berencana," kata Bung Karno waktu itu.
Kemudian pada zaman presiden berikutnya yaitu Soeharto, hal itu terbengkalai. Sewaktu zaman Habibie datang yang dibangun adalah Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong, Banten. Ini sama sekali terabaikan. Sekarang kita bangkit kembali untuk membangun keutuhan dari sejarah ilmu pengetahuan yang dibangun sejak lama. Kita punya akumulasi ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kita ingin mengambil ilmu pengetahuan tersebut untuk didampingkan dengan kekayaan kita yaitu letak geografis dan keadaan tanah vulkanik yang subur. Kita juga mempunyai kekayaan lain yaitu keragaman hayati baik di darat dan di laut maupun keragaman budaya.
Saya kadang-kadang merasa iri dengan teman-teman di Thailand. Sewaktu zaman pemerintahan Thaksin, mereka mematok akan menjadi dapur dunia di tahun 2020, padahal di sana daerah sub tropis, kekayaan alamnya tidak sekaya kita. Malaysia sewaktu itu dipimpin Achmad Badawi menyatakan akan menjadi pusat regional makanan halal. Sekarang mereka benar-benar menjadi pusat regional makanan halal sedunia. Itu sangat jelas.
Indonesia dengan kekayaan alamnya seharusnya bisa juga menjadi pusat makanan dunia yang halal, termasuk tidak ada pestisida di dalamnya dan semua makanan dijamin balance gizi, protein, mineral, dan lain-lain. Selain itu, kekayaan budaya kita dari Sabang sampai Merauke memiliki jenis makanan, cara masak dan menyajikannya yang berbeda-beda. Namun saya melihat tidak ada satu program pun Indonesia yang ingin menjadikan dua atau tiga makanan bangsa ini menjadi makanan dunia. Contoh, di Thailand makanan Tom Yam Koong ada dimana-mana dan dipromosikan. Masakan kita seperti gudeg, kendil, rica-rica belum masuk ke pasar dunia. Ini karena cara masak kita tidak distandarisasi. Misalnya, masakan rendang tidak memiliki standar seperti berapa lama dimasak, berapa tingkat derajat suhunya, bagaimana pemotongan dagingnya, apa saja makanan sapinya sehingga diketahui kandungan lemaknya.
Siapa yang memiliki otoritas untuk melakukan itu?
Kalau di Thailand dengan pendekatan horizontal termasuk melibatkan kementerian sektor dan universitas juga. Tapi saya rasa di Indonesia tidak bisa lagi dengan pendekatan horizontal, kita harus pendekatan diagonal. Jadi setiap kementerian sektor, universitas, lembaga riset terbaik yang memiliki kompetensi mendedikasikan kemampuannya untuk perkembangan bangsa ini. Misalnya untuk pangan, seharusnya hal itu dibicarakan di sidang kabinet dengan menggunakan pendekatan diagonal.
Artinya, hasil dari kemampuan kementerian sektor, kemampuan universitas menunjang di sana. Tapi itu harus ada visi juga, misalnya menjadikan biodiversity (keragaman hayati) sebagai mindset pembangunan nasional dan untuk meningkatkan daya saing. Keragaman hayati yang kita miliki sebagian besar tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Contohnya, keragaman hayati di Papua tidak dijumpai dimana pun di dunia kecuali hanya di Papua. Misalnya, di Merauke, Papua mau dijadikan ladang beras. Itu bencana karena kita memiliki jutaan hektar lahan sagu. Padahal kalau di sana dibangun pelabuhan besar dan pusat industri pengolahan sagu terkemuka di dunia, sehingga sagu bisa diolah menjadi produk lain seperti gula cair, mie, dan lain-lain.
Apakah hal itu pernah dibincangkan di kabinet?
Saya belum paham mengenai hal itu. Yang dibicarakan akan dibuka di Merauke adalah 1,2 juta lahan padi. Itu akan merusak ekosistem dan menghilangkan biodiversity.
Terakhir, apa yang perlu dilakukan Indonesia khususnya LIPI ke depannya?
LIPI harus tetap tegar mencari kebenaran ilmiah dan menyampaikan apapun juga hasilnya itu. Seharusnya LIPI dijadikan sebagai mitra dan "dapur" bagi kementerian sektor.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar