Tokoh Perubahan Republika 2005

Susilo Bambang Yudhoyono

 

Niatnya Hanya Mengabdi kepada Bangsa dan Negara

Susilo Bambang Yudhoyono, akrab disapa SBY, punya pelajaran politik sangat berharga. Pada 25 Juli 2001, dia kalah dalam pemilihan wakil presiden hanya karena tak punya kendaraan politik berupa partai. Sebagai demokrat sejati dia lalu menyadari tak mungkin mengandalkan privilege yang diberikan oleh kekuasaan. Terjun ke panggung politik memang harus menjunjung norma dan etika demokrasi. Baginya, untuk meraih kekuasaan dituntut berjuang melalui partai politik.
"Siapa pun jika ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden harus memiliki basis partai politik tersendiri." tandasnya. SBY lantas membidani kelahiran Partai Demokrat sebagai jalan yang sah, adil, dan fair berkompetisi dalam proses penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Dalam kampanye saat pemilu presiden 2004, SBY telah menyampaikan janji politiknya secara tertulis tentang pentingnya pembangunan manusia. Dia mencanangkan akan menurunkan tingkat pengangguran dari 9,5 persen pada 2003 menjadi 5,1 persen pada 2009. Meningkatkan peringkat pembangunan manusia Indonesia di dunia dari posisi 112 pada 2003 menjadi di bawah 91 pada 2009. Ia berjanji pula menurunkan penduduk miskin dari 17,4 persen pada 2003 menjadi 8,2 persen pada 2009.

Berdasarkan hasil pemungutan suara dalam pemilu tersebut, Partai Demokrat terbukti menjadi partai terbesar kelima. Pada pilpres putaran kedua, rakyat pun mempercayakan pilihannya kepada pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla, hingga akhirnya paduan dwitunggal ini dipastikan memenangkan Pilpres 20 September 2004, dan diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Tak lama kemudian, tanpa meninggalkan musyawarah dengan Kalla, SBY membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu.

Komposisi KIB yang disusun SBY-Kalla adalah cermin pemerintahan koalisi partai. Komposisi kabinet disusun sedemikian dengan asumsi, bahwa roda pemerintah bisa bergerak lancar bila stabilitas politik terjaga. Sumber stabilitas politik, salah satunya adalah bagaimana menguasai jumlah mayoritas suara sekaligus mempengaruhi kebijakan DPR. Dukungan partai politik kepada pemerintah, bagi SBY, sangat penting untuk menambah kadar legitimasi otoritas kekuasaannya.

Dalam masa kepresidenannya, setelah tujuh tahun era reformasi, masih cukup panjang rentetan krisis yang harus diselesaikan. Dengan kata lain, tidak sedikit persoalan negara yang dihadapi SBY. Setidaknya ada tiga persoalan yang perlu mendapat penanganan segera. Yaitu, perluasan lapangan kerja demi menyerap pengangguran yang semakin meninggi, menekan angka kemiskinan yang juga kian meningkat, serta menarik investasi asing jangka panjang. Ketiga persoalan tersebut menjadi sumber keprihatinan sangat luas di antara penduduk Indonesia sehingga SBY menjadikannya sebagai prioritas program kerjanya.
Sebagai seorang yang sudah terbiasa hidup berdasarkan perencanaan, begitu ia duduk di Istana Presiden, ia menegaskan, bahwa tahun pertama kabinetnya adalah masa penyesuaian serta penataan, dan dianggapnya sebagai bagian awal dari pemerintahan yang bersih. ''Tapi tahun kedua, saya akan lebih tajam melihat seluruh persoalan negara dan bangsa,'' tegas SBY.

Setelah melewati masa seratus hari, pemerintahan SBY-Kalla mulai mendapatkan sorotan. Terlihat adanya kesenjangan antara presiden dan kabinetnya. Presiden SBY merasakan ada irama kerja yang kurang pas. Namun, para menteri membantah anggapan bahwa mereka tidak mampu melangkah seirama dengan presiden. Ada beberapa ilustrasi yang menggambarkan hal ini. Misalnya, agenda pertama dalam membangun perekonomian yang dijanjikan SBY-Kalla pada Mei 2004 adalah penciptaan lapangan kerja untuk menanggulangi masalah pengangguran. Agenda itu pada 27 November 2004 dalam rancangan kerja Bappenas lantas diubah menjadi perbaikan iklim usaha.

Kinerja pemerintahan SBY lantas menjadi bahan diskusi di tengah masyarakat. Dalam satu tahun pertama, pembangunan sektor ekonomi memang menunjukkan indikasi membaik, walau ada pula indikasi kurang baik. Nilai tukar rupiah melemah dan inflasi meningkat. (Inflasi diperkirakan mencapai level sembilan persen akhir tahun ini. Sementara, laju inflasi per Agustus 2005 sudah mencapai 8,33 persen, jauh di atas Agustus tahun lalu yang 6,67 persen) Tetapi, pertumbuhan ekonomi membaik, dari rata-rata 5 persen tahun lalu diprediksi akan mencapai 6 persen tahun ini. Untuk kawasan Asia, ini merupakan perkembangan yang menggembirakan. Indonesia termasuk tiga besar yang pertumbuhan ekonominya meningkat (di bawah Cina dan India).

Secara umum perekonomian memang dapat dikatakan membaik sebagaimana tecermin dari peningkatan pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen. Foreign direct investment pun mencapai US$ 7,2 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang hanya US$ 2,2 miliar. Begitu juga domestic direct investment yang mencapai Rp 11 triliun. Angka pengangguran tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Dari 9,9 juta menjadi 10,3 juta. Ini berarti ada proyek-proyek pemerintah yang tidak menyerap tenaga kerja. Sementara itu, angka warga miskin juga masih tinggi, angka ini berkembang lebih tinggi lagi setelah dua kali kenaikan harga BBM. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data jumlah warga miskin saat ini mencapai 52 juta orang.

Mengingat kekurangan dan kelebihan kinerja kabinet, Presiden SBY pun segera melakukan evaluasi kabinet yang dipimpinnya. Ini jelas merupakan sinyal positif bagi berlangsungnya pemerintahan yang bersih dan baik, sebagai sebuah bentuk tanggung jawab presiden kepada rakyat yang memilihnya langsung pada pemilu tahun lalu. Bahkan, SBY pun tidak berkeberatan jika harus melakukan reshuffle (perombakan kabinet) sesuai dengan kebutuhan demi kesejahteraan rakyat.
Dari langkah reshuffle ini tampak jelas, bahwa Presiden SBY tak mau lagi melihat ada menteri yang tidak mau atau tidak mampu bekerja. ''Saya akan menggunakan bahasa yang terang pada hari ini, karena setahun saya sudah memberikan kesempatan pada jajaran pemerintahan, pada departemen, nondepartemen, kementerian negara, termasuk jajaran TNI dan Polri, Kejaksaan Agung, dan semua untuk melakukan langkah-langkah yang semestinya agar ke depan yang kita lakukan menjadi semakin baik,'' papar Presiden.

Presiden menambahkan, bahwa di tahun pertama, kalau belum mampu, maka akan dibuat supaya mampu. ''Tidak susah. Tapi kalau tidak mau, kasihan rakyat. Masih banyak di antara kita yang sungguh bersemangat dan mau melakukan perubahan-perubahan yang baik,'' ujar Presiden. Presiden juga menegaskan aparat pemerintah masih harus meningkatkan semangat, kinerja, kesungguhan, dan praktik pemerintahan yang baik. "Mari kita mengabdi bagi kepentingan negara dan kesejahteraan bangsa ini," ajaknya.

Sebagai atasan yang mengayomi bawahan, SBY merasa perlu memberikan penghargaan yang tinggi kepada semua jajaran pemerintahan, birokrasi, yang selama ini dengan semangat tinggi berusaha keras untuk mengemban tugas-tugasnya dengan baik. ''Kalau saya memberikan koreksi, koreksi itu untuk mereka. Kalau saya mengajak melangkah bersama untuk berbuat kebaikan bagi negara dan bangsa kita, ajakan dan harapan ini terutama saya tujukan pada mereka,'' tandas Presiden.

© 2011 Republika Online. Republika Company. All Rights Reserved.